Sun. Sep 27th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Agung Dituntut 10 Tahun Penjara, Cabut Hak Politik 4 Tahun

1 min read

Denda 1 M, Uang Pengganti 77,5 M

JARRAKPOSLAMPUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Lampung Utara (nonaktif), Agung Ilmu Mangkunegara 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan bayar uang pengganti Rp77,5 miliar.

Tidak hanya itu, JPU juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Ketua Nasdem Lampura itu selama empat tahun setwlah masa hukuman selesai.

“Agung terbukti menerima suap fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana dan denda sebesar Rp 1 miliyar subsider satu tahun kurungan,” kata Jaksa Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan, Selasa (09/06/2020).

Selain pidana pokok, Agung juga dituntut dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar dikurangi uang yang telah disita dan dikembalikan selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

“Jika dalam jangka waktu tersebut Agung Ilmu Mangkunegara tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” tuturnya.

Agung dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Agung tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena diduga menerima suap Rp1 2 miliar terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Lima tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini, yakni Raden Syahril (orang kepercayaan Agung), Kepala Dinas PUPR Syahbuddin, Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri, Chandra Safari (swasta), dan Hendra Wijaya (swasta). (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed