Sun. Sep 20th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Corona Efek ; PAD Lampung Anjlok

2 min read

Target APBD 2020 Sulit Tercapai

JARRAKPOSLAMPUNG – Hingga ahir triwulan pertama dana yang masuk ke Kas Daerah, baru Rp1,297 triliun atau hanya 16,53 persen. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai angka 30 hingga 40 persen.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, E Piterdono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Lampung dengan Bapenda Lampung dalam rangka mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, Selasa (07/04/2020).

Menurut Piterdono, Pendapatan Asli Daerah (PAD) anjlok dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai konskuensi dari penutupan beberapa sumber pendapatan, diantaranya kantor pelayanan Samsat Mall dan Samsat Keliling.

Ya, al hasil target Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar Rp7,845 triliun yang telah diputuskan antara eksekutif dan legislatif itu sulit tercapai, akibat dampak virus corona (Covid-19).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III H. Noverisman Subing dan juga dihadiri Sekretaris Bapenda Rozali itu, Piterdono merinci pendapatan yang masuk dengan PAD target Rp 3.298 triliun baru masuk Rp 622 miliar atau 18,87 persen. Dana perimbangan target Rp 4,495 triliun baru masuk Rp 672 miliar atau 14,95 persen. Lain-lain pendapatan yang sah dari target Rp 51 miliar lebih baru masuk Rp 2.6 miliar.

“Dalam rangka meringankan beban masyarakat terkait pandemi Covid-19, Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020,” tutur dia.

Intinya, lanjut Piterdono, Gubernur memberikan kelonggaran denda terhadap wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran terhitung sejak tanggal 6 April sampai 29 Mei dan pembayaran tanggal 6 April sampai 29 Juni 2020.

Lalu adanya penghapusan denda PKB dan BBN-KB sebesar dua persen setiap bulan dari pokok bea balik nama kendaraan berupa denda faktur akibat terlampaui 30 hari setelah dikeluarkanya faktur, serta denda fiskal yang muncul akibat belum didaftarkanya kendaraan tersebut setelah 30 hari sejak dikeluarkanya surat keterangan fiskal.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan, pihaknya dapat memaklumi rendahnya pencapaian PAD, terlebih terkait pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia juga Provinsi Lampung.

Kendati demikian, Nover tetap berharap Bapenda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan harus terus berusaha agar PAD tidak anjlok. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3567752