December 2, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Dewan PKB Dukung Penghapusan UN

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Wacana mengganti sistem penilaian ahir, dari Ujian Nasional (UN) menjadi assesment kopetensi yang diwacanakan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem sempat menuai kontroversi.

Tidak sedikit yang kontra dengan rencana Nadiem Makariem tersebut. Kendati demikian, sejumlah kalangan justru menilai hal tersebut adalah trobosan yang cerdas.

Bendahara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Lampung, Maulidah Zauroh misalnya, setuju dengan wacana Nadiem Makariem tersebut.

Menurut Maulidah, sistem UN mengarahkan siswa ke metode belajar hafalan. Sementara, lanjutnya, hari ini yang dibutuhkan bukan sekedar hafal tapi pemahaman. Karenannya, pihaknya sepakat dengan digantinya UN dengan asesmen yang akan lebih memfokuskan pada penalaran bidang literasi dan numerasi.

“Sekedar hafal belum tentu memahami dan mampu mempraktikkan. Kita membutuhkan lulusan yang mampu praktik bukan sekedar hafal,” kata anggota Komisi V DPRD Lampung itu kepada jarrakposlampung.com, Jumat (13/12/2019).

Dengan sistem yang baru, lanjut Maulidah, tentu harapannya dapat mendorong murid lebih berkreasi dan lebih menumbuhkan potensi dirinya.

“Assesment itu kan kata lain dari penilaian. Jadi sama saja, hanya lebih spesifik. Saya sepakat dengan digantinya UN. Lagi pula anak pintar menghafal belum tentu penerapannya mereka bisa,” ujarnya.

Dengan mengganti metode UN menjadi assessment, tambah Maulidah, dinilai lebih efisien, untuk mematangkan kualitas pendidikan pelajar itu sendiri.

“Penentu kelulusan itu mengacu pada proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Perilaku, dan kedisiplinan salah satu penilaian dasar kelulusan siswa,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan dirinya mewacanakan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021.

Ia menegaskan, kata yang lebih tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru.

“Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. UN itu diganti jadi asesmen kompetensi,” kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter. Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

“Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum,” jelasnya. (ari)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed