Sat. Sep 19th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Jangan Sakiti Insan Pers

2 min read
Pengurus AJI dan IJTI di dampingi Perwakilan Polda Lampung saat membacakan pernyataan sikap usai Diskusi Publik.

JARRAKPOSLAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Lampung menyatakan sikapnya terhadap kekerasan jurnalis yang terjadi sepanjang aksi 23-26 September 2019. Untuk itu, AJI dan IJTI berharap hal tersebut tidak lagi terjadi.

“Jangan sakiti Insan pers. Sebab, pers yang bebas akan memunculkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Melalui kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah. Sehingga, muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri,” kata Ketua AJI Bandarlampung Hendry Sihaloho dalam Diskusi Publik, kebebasan pers di ujung tanduk? Di Umah Bone, Pahoman Bandarlampung, Minggu (6/10/2019). 

Menurut Hendry, setidaknya 13 jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan selama meliput gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Jumlah tersebut belum termasuk yang meliput demo dalam beberapa hari terakhir.

“Secara umum, bentuk kekerasan terhadap para pewarta seperti intimidasi, pemukulan, penghapusan foto dan video, serta perampasan alat kerja. Kebanyakan yang melakukan kekerasan adalah aparat,” tuturnya. 

Ditambahkannya, banyaknya jurnalis yang mengalami kekerasan merupakan persoalan serius. Hal ini menjadi catatan buruk terhadap kebebasan pers. Padahal, dalam Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Ditempat yang sama, Ketua IJTI Lampung, Hendri Yansah menyatakan hal yang sama. Utuk menjamin kemerdekaan pers, kata Hendri personal mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Sementara, Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik diancam pidana maksimal dua tahun penjara, atau denda paling banyak Rp500 juta,” kata Hendri.

Berikut adalah pernyataan sikap
AJI Bandarlampung dan IJTI Lampung: 

1. Mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, dan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik;
2. Mendesak semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, dan intimidasi kepada jurnalis pada saat menjalankan kerja-kerja jurnalistik; 
3. Melakukan reformasi terhadap kepolisian; Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis; 
4. Mendorong jurnalis yang mengalami kekerasan segera melapor; 
5. Kepolisian harus menghormati UU Pers dan aktivitas jurnalistik jurnalis di lapangan;  
6. Menolak Rancangan KUHP, di mana sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers;  dan 
7. Mendesak pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis di Papua, termasuk pemantau HAM independen. 

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menuturkan permohonan maaf kepada anggota polisi yang berlaku keras kepada wartawan pada aksi September lalu.  Menurutnya, polisi sudah mulai dibekali dengan pelatihan.   

“Kejadian kekerasan terhadap insan pers bukan hanya sata ini saja. Saat orde lama juga ada,” kata dia.

Kendati demikian, lanjutnya pihaknya terus berbenah, terbukti dengan dengan ada sejumlah penghargaan kepada insan pers. “Kapolri saat ini mengedepankan prinsip modern, professional dan terpercaya sesuai dengan UU,” pungkasnya. (lis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3567752