Tue. Oct 20th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Jika Terpilih Jadi Bupati, Hipni Janji Hilangkan Setoran Proyek

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Fee atau setoran atas proyek di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut tentu sangat merugikan, baik bagi keuangan negara, terlebih bagi masyarakat. Karenanya, Calon Bupati Lampung Selatan Hipni berkomitmen tidak akan menerima atau bermain diranah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Hipni saat sosialisasi dengan sejumlah masayarakat di bengkel bubut PT Lautan Teknis Perkasa, Dusun Tanjung Jaya, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Minggu (05/07/2020).

Suami dari Yuti Ramayanti itu berjanji, akan fokus pada kualitas dari pembangunan. Untuk itu, kata dia, dirinya tidak akan menghianati kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya jika nanti terpilih sebagai kepala daerah.

Calon Bupati Lampung Selatan, Hipni saat melakukan kunjungan ke Bengkel Bubut PT Lautan Teknis Perkasa, Dusun Tanjung Jaya, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Minggu (05/07/2020)

“Ya, kunci keberhasilan kepala daerah dalam mewujudkan visi-misi atau program kerja adalah dengan jualan regulasi (Peraturan) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui pemerintah daerah kabupaten (Pemkab),” kata dia.

Jika masyarakat mengamanahkan dirinya untuk memimpin Lampung Selatan, lanjut Hipni, dirinya berkomitmen tidak akan bermain fee proyek. Hal ini untuk memastikan kualitas pembangunan untuk mewujudkan jalan mulus hingga pedesaan,” tutur pria berdarah Palembang itu.

Lalu strategi apa yang akan ditepakan? Hioni mengungkapkan dirinya akan menghidupkan tupoksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan regulasi yang jelas. Dengan begitu, jelas Hipni, nantinya BUMD juga difungsikan sebagai menyediakan seluruh material infrastruktur proyek pembangunan. Semua rekanan yang dapat proyek wajib membeli di BUMD tersebut.

“Dengan begitu, selain menciptakan sistem pengawasan karena Pemkab dapat mengontrol volume juga kualitas material dari setiap rekanan yang melaksanakan proyek, dari sisi usaha bisa dipastikan keuntungan yang dapat dicapai oleh BUMD tersebut yang berbanding lurus prosentase keuntungan atau margin BUMD merupakan hak pendapatan kepala daerah yang syah,” papar dia.

Rekanan atau pihak ketiga, tambahnya, harus membeli material sesuai RAB dan sesuai kualitas yang dibutuhkan. Dengan membeli ke BUMD, Pemda dapat mengecek langsung bagaimana kualitas material yang digunakan pihak rekanan.

“Karena tidak ada potongan fee proyek, kualitas pembangunan akan lebih baik,” imbuhnya legilator dua periode itu.

Tertarik dengan konsep yang dipaparkan Hipni, Owner PT Lautan Teknis Perkasa, Edy Wibowo mengungkapkan, apa yang dipaparkan Hipni adalah konsep yang brilian yang tidak saja kabar baik bagi para pengusaha akan tetapi juga hal baru yang diyakininya sebagai konsep perubahan.

“Insyallah kalau bang Hipni terpilih jadi bupati, Kabupaten Lampung Selatan jadi wilayah industri dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Kebijakannya berpihak ke masyarakat, namun tetap mengakomodir kepentingan pengusaha. Artinya pemimpin yang baik dapat adil untuk semua golongan,” kata dia.

Saat ini saja, lanjut dia, Hipni sudah banyak sumbangsihnya bagi masyarakat. Terutama berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Ya, kita semua tahu beliau (Hipni) mempunyai pabrik baja dan pabrik beras di Lampung Selatan,” tukasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed