November 26, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

LBH : PSBB Patut Dipertimbangkan!

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Predikat zona merah yang baru saja disandang oleh Bandarlampung terkait pandemi Covid-19, tentu bukan perkara yang biasa-biasa saja. Karenanya, sejumlah elemen menyarankan agar pemerintah setempat dapat mempertimbangkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung misalnya, yang menyarakan agar pemerintah mempertimbangkan pemberlakuaan PSBB.

“Pemkot Bandarlampung patut waspada akan kemungkinan penyebaran virus COVID-19 secara lokal maupun potensi penyebaran yang makin masif kedepannya. Maka pemberlakuan PSBB patut untuk dipertimbangkan,” kata Direktur LBH Bandarlampung,Chandra Muliawan, dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat (01/05/2020).

Payung hukum PSBB, kata Chandra, diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP 21/2020).

“Aturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan Virus Covid-19 (Permenkes 9/2020),” jelas dia.

PSBB, lanjut Chandra, dilakukan untuk mengatur pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peliburan sekolah, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.

“Ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemerintah daerah untuk PSBB, yaitu adanya peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah,” tuturnya.

Lebih lanjut Chandra mengatakan, saat ini terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. (Pasal 2 Permenkes 9/2020 dan Pasal 3 PP 21/2020).

Kemudian data yang diajukan untuk menerapkan PSBB yaitu: 1) peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi; 2) penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebarannya; 3) kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga; dan 4) Kesiapan daerah. (Pasal 4 Permenkes 9/2020)

Mengingatkan bahwa kesiapan daerah menjadi indikator yang tidak kalah penting apabila pemkot mengajukan PSBB, khususya dalam aspek kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan beras serta pangan selama pandemi Covid-19.

Data Bulog menunjukkan, sampai pertengahan Maret 2020 stok beras di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton yang tersebar di seluruh unit gudang Bulog wilayah Indonesia.

“Stok beras di Bulog memiliki potensi dan berbagai kemungkinan cenderung kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Chandra harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandarlampung dalam menjaga ketersediaan beras dan pangan apabila PSBB menjadi pilihan untuk dilaksanakan. (***)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed