Sun. Sep 27th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Naikan Tarif Keamanan, KUPT Pasar Sidomulyo Diprotes

2 min read

Disinyalir Salahgunakan Kewenangan
Saber Pungli Diminta Bertindak

JARRAKPOSLAMPUNG – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sidomulyo, Agus Syahroni harus menerima protes keras dari Ikatan Kemuakhian Lampung Selatan (Ikam Lamsel). Pasalnya, Agus dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menaikan tarif keamanan pasar Sidomulyo secara sepihak.

“Ya, Kepala UPT turut menandatangani surat pengumuman kenaikan tarif biaya keamanan pasar tanpa melalui proses musyawarah persetujuan pedagang pasar maupun dasar hukum lain yang jelas,” kata Ketua Ikam Lamsel, Ruli Hadi Putra, Selasa (28/04/2020).

Menurut Ruli, sesuai UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 9 disebutkan, setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

“Kemudian di dalam pasal 17 ditegaskan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui wewenang,
larangan mencampur adukkan wewenang dan atau larangan bertindak sewenang-wenang,” jelas Ruli.

Atas penandatanganan dokumen tersebut, lanjut Ruli, KUPT Pasar Sidomulyo, Agus Syahroni patut diduga telah melanggar UU Nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimal Rp 1Miliiar,” ujarnya.

Artinya, terus dia, selain ditengarai melanggar UU administrasi, Agus Syahroni bisa dijerat dengan UU Tipikor pada Pasal 12 (e) terkait menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Untuk itu, mestinya Tim Saber Pungli Kabupaten Lampung Selatan dapat bertindak tegas atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan melegitimasi kenaikan penarikan dana dari masyarakat tanpa ada dasar yang jelas,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Yusri saat dihubungi belum merespon. Begitu juga pesan yang dikirim belum dijawab. (lis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed