Tue. Sep 15th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Negara Harus Tindak Tegas Pengasong Khilafah

2 min read
Dr. Abdul Syukur M. Ag

JARRAKPOSLAMPUNG – Polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Fron Pembela Islam (FPI) bergulir. Pro dan Kontra berkaitan dengan hal tersebut terus menggelinding ke daerah.

Akademisi yang juga Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Lampung, Dr. Abdul Syukur M.Ag adalah salu tokoh yang meminta ketegasan pemerintah menyikapi polemik SKT FPI. Menurut tokoh yang beken di sapa Abi ini ketegasan pemerintah adalah upaya menciptakan kondusifitas.

“Tidak ada tempat bagi pengasong faham khilafah di Indonesia. Pemerintah harus tegas jika negeri kita ingin tetap aman. NKRI harga mati, yang harus kita cintai dan kita bela dengan segala kemampuan kita. Apapun yang berbau radikalisme dan terorisme harus di bumihanguskan,” kata tokoh yang aktif di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung itu.

Apa pun alasannya, lanjut Abi Syukur, pemerintah tidak boleh lemah terhadap para pengasong faham khilafah yang mengancam keutuhan NKRI.

“Jika pemerintah bisa membubarkan HTI kenapa tidak dengan FPI? Negara kita jelas berdasarkan Pancasila bukan khilafah Islamiyah,” tegasnya.

Abi Syukur menambahkan, pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap ormas yang dianggap menganut faham radikal. “FKPT sudah melakukan penelitian, dan kesimpulannya bahwa HTI, FPI dan Khilafatul Muslimin termasuk radikal pemikiran,” tuturnya.

Meskipun belum sampai ke tarap radikal aksi, jelasnya, HTI, FPI dan Khilafatul Muslimin sangat berpotensi meningkat menjadi radikal aksi. Bahkan, lanjut dia, hasil survei nasional oleh BNPT menunjukkan Lampung potensi terpapar radikalime nomor empat se Indonesia (2017) dan nomor dua se Indonesia (2018).

“Maka solusinya ormas-ormas yang berpikiran radikal harus ditertibkan secara tegas oleh pemerintah,” tegasnya.

Diketahui, hingga saat ini pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI), lantaran AD/ART Ormas yang kerap melakukan swiping tersebut tidak secara gamblang mencantumkan azas ormas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

“Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Mahfud kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI. “Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja. Ya kita tunggu saja ya,” pungkasnya. (ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3567752