October 25, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

NEGARA WAJIB MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

2 min read

SIARAN PERS

Balapatti.com | Salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan yang wajib diberikan di negara demokratis adalah kebebasan setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945.

loading...

Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di Pasal 19 ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Untuk itu, sehubungan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi terkait dengan penolakan atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, demi menjunjung tinggi negara hukum dan hak asasi manusia, Komnas HAM RI menyerukan kepada setiap anggota masyarakat agar dalam menyampaikan hak berpendapat dan berekspresi supaya:

Melakukannya dengan simpatik, tertib dan damai, serta menjauhi tindakan kekerasan dan perusakan-perusakan.
Mematuhi protokol kesehatan secara maksimal.

Sedangkan kepada penyelenggara negara, agar:

Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Polri) menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi, baik yang dilakukan langsung melalui unjuk rasa damai maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial (internet).
Polri di dalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, agar melakukannya secara proporsional, berimbang, dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan negosiasi dan dialog.
Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi dalam segala langkah terkait dengan pembentukan RUU Cipta Kerja..

Demikian hal ini disampaikan, semoga Tuhan YME melindungi bangsa Indonesia.

Jakarta, 8 Oktober 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Ahmad Taufan Damanik (Ketua)
Munafrizal Manan (Wakil Ketua Internal)
Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal)
Beka Ulung Hapsara (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan)
Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)
M. Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan)
Hairansyah (Komisioner Mediasi)

K89,YL99

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed