Thu. Sep 17th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Polemik Anggaran Baju Dewan, Pengamat : Boleh Saja, Tapi Dirasionalisasi!

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Munculnya tender pengadaan baju dinas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung di tengah pandemi Corona ini sebesar Rp1,99 miliar lebih, memunculkan banyak tanggapan.

Akademi Universitas Lampung (Unila) yang juga cendikiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Lampung, Iwan Satriawan menilai hal tersebut adalah hal wajar dan sah-sah saja. Sebab, kata Iwan, DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah yang fungsinya selain membuat produk perundang-undangan juga anggaran dan pengawasan.

“Dewan memang mempunyai hak dalam mengajukan pengadaan baju anggota dewan masa bakti 2019-2024. Karena mereka (DPRD) dilantik tahun 2019 sebelum pandemi,” kata Iwan dibungi jarrakposlampung.com, Senin (11/05/2020).

Menurut pria yang beken disapa Cak Iwan itu, sejatinya itu (anggaran) hak mereka untuk menganggarkan atau tidak menganggarkan. Hanya saja, kata dia, jika ditinjau dari aspek etis atau tidak etis, memang butuh jalan tengah.

“Kembali ke soal etis dan tidak etis saja. Mungkin dapat dicari jalan tengah, yaitu tetap dilakukan pengadaan, mengingat pihak konveksi juga harus gaji karyawan. Ya, nominalnya diturunkan,” tutur Cak Iwan.

Cak Iwan menilai, ada aspek lain yang harus juga menjadi pertimbangan terkait penganggaran tersebut. Misalnya, berkaitan dengan keberlangsungan hidup para karyawan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang juga terdampak saat pandemi Covid-19.

“Kita juga tidak boleh egois. Anggaran juga akan berefek pada aspek lain. Menurut saya dirasionalisasi saja nikainya, yang semula 1,99 M, dipangkas menjadi 1 M saja. Sisanya 990.000.000 bisa dialihakan untuk Bantuan Sosial (Bansos). Pembatalan penganggaran bukan solusi terbaik,” jelas Cak Iwan.

Sementara, Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan berpendapat lain. Sebagaimana dikutip rilislampung.id, Chandra justru mendesak agar pengadaan baju dinas DPRD Lampung tersebut ditiadakan.

”Mari kita tanyakan empati DPRD Lampung kepada masyarakat jika masih ngotot pengadaan baju dinas itu tetap diadakan,” kata Chandra, Minggu malam.

Dia mengatakan, di tengah wabah Corona ini, hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampak. Terutama dari sisi ekonomi. Karenanya, diperlukan empati semua pihak. Termasuk di antaranya DPRD Provinsi Lampung.

”Jika memang sudah nggak bisa ngantor lagi karena nggak ada baju dinas, silakan saja diadakan,” sindir Chandra.

Dia juga menyanyangkan kegiatan itu sudah ditenderkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung. Padahal, kata dia, secara nasional, pemerintah pusat sudah meminta kepada seluruh pemerintah daerah termasuk DPRD untuk recofusing anggaran terkait adanya wabah coronan ini.

”Nah, DPRD kok malah mikirin baju dinas baru. Seperti tidak ada empati saja. Masyarakat sekarang ini sedang kesusahan, harusnya diarahkan pengadaannya untuk penanganan Covid-19!” tegasnya.

Dia menilai, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang menjadi penanggungjawab tender pengadaan baju dinas DPRD itu tidak peka dengan kondisi ini.

”Karenanya, saya berharap anggota DPRD menolak pengadaan baju dinas tersebut. Itu baru wakil rakyat yang diinginkan rakyat. Alihkan saja dana pengadannya untuk membantu masyarakat,” sarannya.

Chandra menambahkan, LBH juga mengimbau kepada lembaga pemerintahan yang lainnya untuk lebih mengedepankan empati dalam melaksanakan kegiatannya.

”Seperti pengadaan baju dinas DPRD ini, dalam situasi seperti ini, di mana urgensinya? Karena itu, saya tegaskan lagi, LBH Bandarlampung meminta kegiatan itu ditiadakan!” pungkasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3567752