Sun. Oct 18th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Pelemik KPM PKH, Dinsos Diminta Tanggungjawab

3 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandarlampung tidak boleh diam terkait polemik data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di Kota Bandarlampung.

Bagaimana tidak, polemik terkait hal tersebut belakangan memancing reaksi dari lurah di 20 kecamatan se Bandarlampung yang tidak terima kritik dari Wakil Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar yang kemudian mendemo orang nomor dua di Kota Tapis Berseri itu.

Praktisi Sosial, Juanda Sobirin mengatakan, polemik terkait data KPM bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di kota Bandarlampung saja. Namun, lanjutnya, khusus kota Bandarlampung karut-marut data KPM meruncing pasca adanya kebijakan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial bagi rakyat miskin.

Program ini, kata Juanda, diduga dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan. Bahkan, bantuan yang dikucurkan untuk ribuan KPM BPNT di Bandarlampung diduga dimainkan sejumlah oknum.

“Terkait persoalan ini Dinsos lebih tahu. Jangan mengelaklah, Dinsos harus tanggungjawab. Saya meyakini ada faktor kesengajaan terkait tidak updatenya data KPM,” kata Juanda kepada jarrakposlampung.com, Kamis (23/01/2020).

Juanda menambahkan, banyaknya masyarakat yang sudah tidak lagi menjadi indikator penerima bantuan karena sudah berhasil dan sukses secara ekonomi dan masih mendapatkan bantuan.

“Ini mengindikasikan bahwa data tidak di update. Saya mensinyalir ini adalah faktor kesengajaan guna menutupi kebusukan. Ya, kalau yang sudah dapat, tiba-tiba tidak lagi dapat, kan akan ribut. Nah, kalau sudah ribut pasti protes dan mulai bongkar-bongkar. Ini yang dihindari Dinsos,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, tambah Juanda, ada kebijakan baru terkait dana subsidi gas untuk rakyat miskin, yang akan diberikan langsung kepada KPM PKH dan BPNT. Hal tersebut, kata dia, juga rawan dipermainkan.

“Lihat saja nanti. Saya menduga ini juga akan jadi bahan bancakan. Ya, bakal ramai lagi jika datanya tetap tidak update,” tandasnya.

Sementara, Wakil Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar menanggapi dingin terkait lurah yang melakukan protes terhadap dirinya. Sebab, kata dia, dirinya merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Biasa saja. Saya enggak mempermasalahkan. Karena omongan saya itu berdasarkan keluhan masyarakat. Ada yang laporan kepada saya terkait ketidakadilan dalam program PKH,” kata Yusuf Kohar.

Menurut Yusuf Kohar, Dinsos sebagai penanggungjawab program harus lebih inovatif dalam upaya perbaikan data KPM.

“Kalau untuk urusan PKH dan Rastra ini kan melalui Dinsos. Nah, Dinsos ini ditiap daerah dibawahi kepala daerah, di Bandar Lampung jelas dibawah Wali Kota. Perpanjangan tangan Wali Kota kan ada camat dan lurah. Itu yang kita pertanyakan,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa selama ia melakukan sidak ke berbagai kelurahan, warga miskin masih banyak mengadu tidak mendapatkan bantuan PKH. Seharusnya, hal tersebut harus diketaui oleh lurah.

Sekadar untuk diketahui, BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,-/KPM/ bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. (tim)

Editor : arie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed