November 30, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Perjuangkan Nasib Honorer, Dewan Lobi Pusat

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Sedikitnya 3,6 ribu Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terancam kehilangan Pekerjaan, lantaran penerapan Pasal 96 PP 49 Tahun 2018 berbunyi pejabat pemerintah dilarang untuk mengangkat tenaga non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Karenanya, Komisi I DPRD Lampung akan memperjuangkan nasib para Honorer. Wakil rakyat itu berencana  menemui Kemenpan RB, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI terkait Hal tersebut.

“Insya Allah kami akan perjuangkan. Kan ada Pasal 99 pada PP 49 Tahun 2018 itu, disebutkan bahwa tenaga non-pns masih bisa tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun setelah aturan terbit. Artinya masih sampai 2023,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Azuwansyah, Rabu (29/01/2020).

Selain mengedepankan asas kemanusian, lanjut Azuwan, Pemprov Lampung bersama DPRD Lampung juga sudah menganggarkan insentif bagi pegawai Honorer sebesar Rp79 miliar lebih untuk 3.667 honorer.

Dia mengatakan apabila pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.800.000, maka untuk setahun anggaran yang dikeluarkan untuk membayar 3.667 pegawai honorer yakni Rp79.207.200.000.

“Untuk kontrak tahun ini anggarannya sudah ada. Tinggal Kita lihat tahun depan bagaimana evaluasinya,” jelas Azuwan.

Senada, Ketua Komisi I Yozi Rizal mengatakan, tahun ini (2020) Pemprov Lampung masih akan mempertahankan status honorer. Sebab, kata dia, pihaknya sudah menganggarkan intensif untuk para pegawai honorer. Karenanya, di tahun ini pegawai honorer akan tetap dipertahankan.

“Ya, Kita lihat saja tahun 2021 seperti apa kebutuhannya. Di pusat juga kan masih memberi waktu sampai 2023. Dengan alasan kemanusiaan, maka kita pertahankan,” kata Yozi

Berdasarkan data Kementerian PANRB, pemerintah telah mengeluarkan larangan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya sejak adanya PP 48 Tahun 2005, yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang ASN.

Pemerintah pun melakukan pendataan untuk mengangkat para tenaga honorer itu menjadi pegawai pelat merah. Hingga 2013, tenaga honorer, baik K1 maupun K2, yang telah diangkat adalah sebanyak 1.070.092 orang. Dari angka tersebut, 60.482 orang tenaga honorer K1 dan 438.590 orang tenaga honorer K2 tersisa lantaran tidak memenuhi kriteria pengangkatan saat itu.

Data terakhir, 6.638 orang tenaga guru eks honorer K2 telah lulus CPNS 2018. Nasib sama juga dialami 173 tenaga kesehatan eks honorer K2.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan secara bertahap menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya, status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya ada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK. (*)

Editor : arie

loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed