Fri. Oct 16th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Rapat Panja Cipta Kerja Baleg DPR RI dengan Tim Pemerintah, DPD RI dan Tim Ahli Baleg

5 min read

JAKARTA, balapatti.com | Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Baleg Gd. DPR/MPR RI Jakarta Pusat, telah berlangaung Rapat Panja Cipta Kerja Baleg DPR RI dengan Dirjen Tangkap Perikanan Kementrian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Tim Pemerintah dan Tim Ahli Baleg Rapat dihadiri oleh 12 orang (10 orang anggota Panja RUU Cipta Kerja Baleg, 2 anggota DPD RI ) Rapat dipimpin oleh Supratman Andi Agtas, SH. M.h ( Ketua Baleg DPR/F-Gerindra),  didampingi oleh M. Nurdin (Wakil Ketua Baleg DPR/F-PDIP).

AGENDA:
Pembahasan
Kewenangan Penertiban Dokumen Kapal Perikanan dan Pengawakan Kapal Perikanan.
Penjelasan Dirjen Tangkap Kelautan dan Perikanan
• kalau Kapal Perikanan selain keselamatan kerja berkaitan langsung dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam kemudian tata kelola alat atau tanpa alat adalah untuk Kapal Perikanan mungkin tidak ada batasan tertentu tetapi kalau misalkan Kapan mereka ada batasan-batasan baik ikut jalur penangkapannya ukurannya alat tangkapnya maupun daerah-daerah ramuannya kemudian  berkaitan dengan keselamatan berlayar keselamatan berlayar Tentu juga ada beberapa yang harus dipertimbangkan Jadi kemudian berlayar di lautan sampai ke tempat ada perbedaannya bukan hanya pada saat berjalan saja.

Saat melakukan penangkapan berangkat karena manuvernya berbeda tergantung kepada jenis Alat tangkap nya ada yang sama dari samping ada juga yang dari belakang sehingga akan mengganggu keseimbangan juga habis perhitungan betul  Jadi kalau misalkan ada tangkapnya Penjaringan beda  sampai saat ini untuk mendapatkan dokumen sampai menjadi original ini melibatkan dua insan yang sering kali ini tidak sinkron tidak ada jalan keluarnya bukan karena ada pesanan kadang-kadang waktu jadi satu matinya di perikanan bulan April kemudian di Perhubungan bulan Maret sementara bulan Maret dan April sedang ada di laut sehingga mereka itu agak sulit menggambarkan dokumen.

Kapal Perikanan agak berbeda dengan kapal jadi kalau ingin membangun Kapal Perikanan tentu harus didahului dengan Gimana sih ini harus ada di dalam ditentukan lokasinya kamarnya ukuran berapa lengkapnya di mana kemudian alat tangkapnya apa kemudian Pelabuhan pangkalan Ini gimana Ini semua tergantung di dalam hidupku karena di dalamnya baru dibuatkan persetujuan untuk membuat kapal.

Yang berkaitan dengan Alat tangkap maupun penyimpanan hanya semata-mata berkaitan dengan keselamatan sehingga kami di perikanan masih harus memonitor terhadap pendaftaran Kapal.

Konsep Usulan KKP Tidak ada pemisahan untuk jenis buku (Existing Merah dan Hijau, Kewajiban memiliki buku pelaut adalah bagi setiap awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal ukuran dj atas 12 meter, yang wajib memiliki izin penangkapan perbedaan nya hanya untuk persyaratan memperoleh buku pelaut (karena untuk yang bekerja pada kapal ukuran > 24 meter, persyaratannya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi STCW-F.

Mengapa harus KKP
Konvensi IMO ttg sertifikasi & pelatihan: STCW (awak kapal niaga) & STCW-F (awak kapal perikanan).
Konvensi ILO ttg aspek ketenagakerjaan : MLC (awak kapal niaga) & ILO-188 (awak kapal perikanan).
Indonesia (KKP sbg vocal point) bagian dr 4 RFMO (IOTC, WCPFC, CCSBT, dan IATTC) & perlu respon cepat utk pemenuhan kepatuhan (termasuk aspek pengawakan).
Indonesia telah meratifikasi PSMA sebagai instrument pengawasan thdp kapal & ABK asing yg singgah di port Indonesia.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi STCW-F*
KKP merupakan K/L yang menjadi pemrakarsa dlm ratifikasi konvensi STCW-F.
KKP memiliki unit Eselon I yang bertanggung jawab thdp tata kelola pengawakan kapal perikanan (termasuk sertifikasi, pendidikan, dan pelatihan).
19 UPT lingkup KKP sdh dpt melaksanakan diklat awak kapal perikanan sesuai konvensi STCW-F.
Masih terdapat 27 UPT lingkup KKP di seluruh Indonesia yg dpt menjadi lembaga pelaksanan diklat/bimtek kompetensi layak lautTerdapat 191 org personil bersertifkat IMO (108 org IMC 6.09 utk pelatih, 81 org IMC 3.12 untuk penguji, dan 2 org IMC 6.10 utk simulator.
Penjelasan TA Baleg.
DIM
dim 1355, s.d 1370
Tanggapan.
Fraksi PKS/ Dr. Hj. Anis Byarwati, S Ag., M.Si.
tadi sudah menyampaikan bahwa ini adalah pencarian mata rakyat yang kalau Saya hanya berbicara kalau memang omnibuslaw mau konsistensi Jangan makin mempersulit, Besar harapan kita semua Bapak mungkin koordinasi antara apa hubla untuk Bagaimana usaha ini bukan juga mempersulit juga kepada Para investor penting juga Karena bagi pengusaha itu kepastiannya.

Dirjen Tangkap Perikanan Kementrian Perikanan dan Kelautan sebenarnya Kenapa itu dihilangkan jadi masalah definisi dari 1 adalah kapalnya yang kedua dalam pekerjaannya kalau dilihat dari kapalnya setuju kapal 10 JT ke bawah itu termasuk orang kecil berbicara orangnya Pak kapal yang diatas 10jt pun kalau dia nelayan buruh itu juga sama miskin, masalah nya sehingga kami tidak bisa memberikan bantuan terhadap keberadaan buruh ini karena tidak termasuk kriteria anak kecil jadi kalau ada di tempat bantuan untuk melihat Kerjanya maka kami tidak bisa intervensi Padahal mereka tuh jauh lebih miskin dari pada pemilik kapal walaupun ini maksud kami untuk membacakan kalau misalnya tambahkan mungkin definisinya saja yang kecil atau nelayan buruh kenapa karena kalau sudah bisa dipakai dia tidak ada di atas kapal jadi pengusaha.

DIM 1385 s.d. 1389
Tanggapan Fraksi
Fraksi PDI-P
Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
Dokumen Kapal Perikanan ini sangat penting sekali karena saya mau mencoba melihat untuk proses penyederhanaan informasi mengenai dokumen- dokumen harus punya target.

Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
Pertanyaan Apakah itu hanya semata-mata terkait dengan pembuatan kapal tersebut ada kendala yang lain sehingga perizinan cukup lama kemudian  saya apresiasi juga atas dukungan terhadap lumbung ikan nasional  tetapi ada permasalahan dulu ada kapal Namanya buah hati itu sangat ramah lingkungan sekarang yang tingginya 400 unit mengapa seperti itu karena memang dia punya semakin jauh dulu hanya bentuk satu arah sekarang 5 sampai dengan dengan hari-hari itu diakibatkan karena memang kapal-kapal penangkap bukan cuman di luar makhluk yang ada di mohon menjadi perhatian juga.

Fraksi Partai Golkar/
Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Pembuatan kapal dan sebagainya punya ukuran lensa objektif, Kementerian pendapat satu penjelasan atau masih kesana kemari sama-sama antara yang satu dengan yang lainnya semua Komplain atau selalu ada temuan di lapangan dan ditangkap oleh dan itu menjadi persoalan kita bersama.

Nurul Arifin
kalau menurut saya karena pertama yang tadi jumlah nelayan buruh ini mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, penting dan menurun maka perlu dinormakan.
Bicara soal nelayan kan disebutkan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya adalah mencari ikan dan penangkapan ikan artinya dia buruh kategorinya nelayan kecil Kalau dalam pandangan saya apakah dia sebagai buruh ataupun tidak untuk yang berikutnya artinya ketika Mungkin dia terdefinisi sebagian nelayan kecil baik buruh maupun bukan menurut saya maka dia berhak atas bantuan pasal-pasal, pengecualian Adapun terkait dengan kapal bicara soal pengaturan di belakang lebih kepada berusaha nya tadi kan pengaturan tentang perizinan berusaha terjadi ketika bicara soal pengecualian untuk pengecualian pengelola tetapi ketika kemudian nanti tidak disebutkan ukuran kapal ada resiko Kenapa karena akhirnya ketika dia disebut sebagai nelayan buruh kapal.
PUKUL 16.45 WIB RAPAT SELESAI’.

ELW’89-YL’99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed