October 25, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Sekolah Penerima BOS, Dilarang Tarik SPP

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Ketua Pokja Pendidikan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Jauharoh Haddad memastikan tidak ada lagi pungutan apapun di SLTA sederajat, termasuk SPP terlebuh bagi sekolah pemerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut perempuan yang akrab disapa Kak Jau itu, kepastian tersebut adalah hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara pihaknya dengan Dinas Pendidikan 28 April 2020 lalu.

“Ya, mulai Maret 2020 tidak boleh lagi ada pungutan apapun di SLTA sederjat termasuk SPP,” kata Kak Jau, Jumat (01/05/2020).

Selain itu, lanjut Kak Jau, Dana BOS juga diberikan kelonggaran untuk dikelola oleh sekolah termasuk untuk memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga pengajar (guru), tunjangan kuota, baik kepada guru maupun kepada murid yang saat ini melakukan belajar secara daring.

“Sudah ada surat edaran (SE) nya kok, yang dikeluarkan Disdik ditujukan ke Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Lampung, untuk bisa menggunakan dana BOS. Bagi sekolah yang menerima dan Bos Reguler dan Bosda untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainya,” tuturnya.

SE tersebut, lanjut Kak Jau, diterbitkan pada 20 April 2020 dengan nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020) yang ditandatangani Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Sulpakar.

“Pengunaan dana BOS itu merujuk Peraturan Menteri dan Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis bantuan operasional sekolah (BOS) reguler,” jelas Kak Jau.

Lalu, Peraturan Mendikbud No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Petunjuk Teknis BOS. Juga, kata dia, berdasarkan surat edaran (SE) Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19, serta SE Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyeberan Covid-19.

“Terbutnya SE itu adalah upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Dalam SE tersebut, jelas Kak Jau, ada lima poin yang harus diketahui, yakni menginstruksikan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP dan DPP atau sumbangan lainnya terhadap orang tua atau wali murid

“Sekolah dapat memaksimalkan dana BOS reguler untuk penerima peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat mutu pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi guru dan pembayaran honor guru berstatus non ASN,” tutur dia.

Terkait hal lain, kata dia, bisa dilihat di SE nya. Prinsipnya, tambah Kak Jau, pihaknya ingin memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan dengan baik saat pandemi ini.

“Sebagai Pokja Pendidikan saya ingin memastikan tidak ada tenaga pengajar dan murid dirugikan oleh KBM saat pandemi,” pungkasnya. (***)

loading...

1 thought on “Sekolah Penerima BOS, Dilarang Tarik SPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

You may have missed