Sun. Sep 20th, 2020

Balapatti

Media Pemersatu Nusantara

Unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa untuk Pertambangan (AMUBA)

4 min read

balapatti.com | Pada 10 September 2020 Pukul 14.05 Wib di Depan Gd Baharkam Mabes Polri Jl. Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berlangsung Giat unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa untuk Pertambangan (AMUBA) Pj. Arnor Ibnu (08119410304) 6 Orang

Sehubungan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tuntutan yang disampaikan :
Usut tuntas kasus illegal maining yang diduga dilakukan oleh PT. Makmur Lestari Primatama dan PT. Astima Konstruksi.
Spanduk dan Poster bertuliskan:
AMUBA
Aliansi Mahasiswa untuk Pertambangan
Tangkap dan Proses hukum Direktur Utama PT. Astima Konstruksi dan PT. Makmur Lestari Primata terduga Pelaku Ilegal Mining di Blok Matarate “diduga Melakukan Kegiatan ilegal Mining di dalam Kawasan Pertambangan yang sedang Dialami Proses Dalam Status Quo
Aliansi Mahasiswa Untuk Pertambangan –
Orasi yang disampaikan* :
Kami datang dari Aliansi mahasiswa untuk pertambangan ke mabes polri untuk meminta mabes polri menangkap direktur utama PT astima kontruksi dan PT. Makmur lestari primatama yg terduga pelaku illegal mining.
Tindak tegas pelaku yg melakukan illegal mining.
Jangan sampe tuntutan kita ditolak, kita asli dari Sulawesi Tenggara ingin meminta polri segera tuntaskan kasus ini secepatnya.
Kami di ibu kota hanya belajar disini dan kami hanya meminta segera usut tuntas kasus didaerah kami disana dimana illegal mining berkeliaran disana dan tidak pernah di tindak oleh pihak aparat .
Tindak tegas secara hukum pelaku illegal mining di daerah kami di Sulawesi Tenggara.
Kami meminta segera mabes polri untuk segera menangkap pelaku pelaku disana yg dimana masih ada berkeliaran penambangan dan pencurian.
Mabes polri kami meminta untuk segera turun lansung ke daerah kami yg dimana masih ada melakukan penambangan illegal Mining

Press Release
Tangkap dan Proses Hukum Direktur Utama PT. Astima Konstruksi dan PT. Makmur Lestari Primata.
Assalamualaikum warohmatullohi Wabarokatu

Kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Advokasi Pertambangan Indonesia (AMUBA) ingin Menyampikan beberapa persoalan yang muncul pada saat ini di wilayah izin Usaha pertambangan Khusus (WIUPK) di Blok Matarape Kecamatan Langgkima Kabupaten Konawe Utara – Sulawesi Tenggara, Tanah tak bertuan (Blok Martape) itu merupakan lahan IUPK eks PT. Inco atau eks PT. Vale Indonesia dengan seluas 1.682 Ha melalui Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM (KDI) Kurang Lebih Sebesar 180 Miliar.

Namun status Quo Blok Matarape menjadi Pintu masuknya oknum pelaku tambang ilegal sebagaimana vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Hakim PN Unaaha akibat Menambang tanpa IUP dan IPPKH ternyata diduga ada 5 perusahaan lainnya beroperasi di wilayah tersebut dan 2 diantaranya adalah PT. ASTIMA KONSTRUKSI dan PT. MAKMUR LASTARI PRIMATAMA (MLP) Kedua Perusahaan tersebut diduga telah lama melangsungkan aktivitas penambangan ilegal didalam Kawasan Blok Matarape tanpa Mengantongi IUP dan izin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (bukti terlampir) sehingga aktivitas kedua perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4/2009 Pasal itu berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1),Pasal 74 ayat (1)atau ayat (5)dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Mendesak Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan didalam Kawasan Blok Matarape

Mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses secara hukum Direktur Utama PT. ASTIMA KONSTRUKSI dan PT. MAKMUR LASTARI PRIMATAMA atas penambangan ilegal, serta Pengerusakan Kawasan Hutan.

Mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses secara hukum kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala UPP Syahbandar Molawe karena diduga kuat mengetahui aktivitas ilegal Mining PT. ASTIMA KONSTRUKSI dan PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA karena terjadi pembiaran.

Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memproses secara hukum kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dimas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala UPP Syahbandar Molawe karena diduga kuat ada Praktek suap /gratifikasi untuk Memuluskan aktivitas ilegal Mining PT. ASTIMA KONSTRUKSI dan PT. MAKMUR LASTARI PRIMATAMA

Pukul 14.50 – 15.15 Wib : 2 Orang Perwakilan dari Aliansi Mahasiswa untuk Pertambangan (AMUBA) Oleh AKBP Akmal Karim Tarigan (Humas PTIK) Jl. Tirtayasa 1 No. 62 Kel. Melawai Kebayoran Baru
Muh. Ikram , Ibnu Arnor

Penyampaian dari Perwakilan sebagai berikut.

  • Mereka hanya memberikan statement berisikan Tuntutan dan meminta kepada pihak Mabes Polri untuk menindak lanjuti kasus ilegal Mining yang berada di Sulawesi Tenggara serta meminta Menagkap pelaku ilegal Mining di daerah Sulawesi Tenggara

Tanggapan dari Pihak Humas PTIK
AKBP Akmal Karim Tarigan (Humas PTIK)
Terima kasih kepada adik adik yang sudah datang ke Humas PTIK, mohon maaf sebelumnya kantor kami yang berada di Gedung Baharkam sedang di Renovasi, makanya kami pindah ke Gedung PTIK.
Dan beberapa hari yang lalu rekan kita terpapar Covid-19.
Kami menerima statement yang diberikan kepada adik adik kepada Kami, untuk menindak lanjuti kasus di Sulawesi Tenggara dan kami akan mengirim surat yang menangani kasus ini dan akan saya sampaikan ke Pimpinan.
Pukul 15.25 Wib : Massa dari Aktivis Mahasiswa untuk Pertambangan (AMUBA) Meninggalkan gedung Baharkam Mabes Polri, Situasi Aman terkendali.
Alat Peraga yang digunakan:
Banner /Spanduk ,Toa Kecil (Megaphone), Statement.

(ELW”89,YL99)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3567752